Transfer Daerah Dipangkas, Prabowo: Uang Ada, Pembangunan Tak Jalan!

Menurut Mohtar, keterbatasan anggaran akan memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi dan menentukan kembali prioritas pembangunan.

“Kalau teman-teman di pemerintah daerah, khususnya BPKD dan Bappeda, menyusun anggaran, potensi untuk melakukan pemotongan itu ada,” ujar Mohtar.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

“Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, pelayanan dasar masyarakat justru terganggu,” katanya.

Mohtar juga menilai pemerintah daerah tidak bisa selamanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ia mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, serta penentuan skala prioritas pembangunan.

Meski demikian, Mohtar belum ingin memberikan penilaian akhir terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut masih membutuhkan waktu untuk dapat dinilai.

“Saya bilang, tunggu waktu dulu, tunggu lihat dulu. Apakah pola ini baik atau tidak,” tandasnya.