Bagaimana DPR Membahas dan Menyetujui APBN? Dari RAPBN hingga Disahkan Menjadi UU

Pandangan tersebut dapat mencakup asumsi ekonomi, target pendapatan, belanja pemerintah, subsidi, defisit, pembiayaan, transfer ke daerah serta prioritas pembangunan.

Tahap ini menjadi bagian dari pembicaraan tingkat pertama sebelum pembahasan lebih mendalam dilakukan oleh alat kelengkapan DPR bersama pemerintah.

5. Komisi Membahas Anggaran Kementerian dan Lembaga

Pembahasan kemudian masuk ke tingkat sektoral.

Komisi-komisi DPR membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) dengan mitra kerja masing-masing. Pembahasan ini berkaitan dengan program, kegiatan dan alokasi anggaran pada sektor yang menjadi ruang lingkup komisi.

Hasil pembahasan komisi kemudian disampaikan kepada Banggar untuk menjadi bahan sinkronisasi. Dalam pembahasan RAPBN 2026, misalnya, komisi-komisi melakukan pembahasan RKA-K/L dan RKP dengan mitra kerja sebelum hasilnya disampaikan kepada Banggar.

6. Badan Anggaran Menyinkronkan Pembahasan

Banggar memiliki posisi penting dalam menyelaraskan hasil pembahasan komisi dengan kerangka fiskal secara keseluruhan.

Banggar membahas berbagai komponen utama seperti pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, defisit dan pembiayaan.

Dalam prosesnya, pembahasan dapat dilakukan melalui Panja. Pada pembahasan pendahuluan RAPBN 2026, misalnya, Banggar membentuk Panja mengenai asumsi dasar dan kebijakan fiskal, RKP dan prioritas anggaran, belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah.