Namun, Arifki mengatakan modal politik tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kerja organisasi.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi populer. Pertanyaannya, apakah popularitas itu bisa dikonversi menjadi kekuatan organisasi, suara, dan kursi,” katanya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, memberikan penilaian berbeda mengenai dampak kehadiran Jokowi terhadap PSI.

Menurut Jamiluddin, bergabungnya Jokowi lebih berpotensi memperkuat dinamika internal partai daripada langsung meningkatkan dukungan masyarakat terhadap PSI.

“Resminya Jokowi menjadi kader bisa saja berdampak terhadap penguatan di internal PSI. Bisa saja kader PSI lainnya lebih termotivasi untuk melakukan kerja-kerja politik dengan turun langsung ke masyarakat untuk mendulang suara,” kata Jamiluddin di Jakarta, Senin.

Jamiluddin juga menilai kehadiran Jokowi dapat mendorong konsolidasi struktur organisasi PSI di daerah.

Namun, ia membedakan pengaruh Jokowi di internal partai dengan penerimaan masyarakat di luar PSI. Menurutnya, status Jokowi sebagai panutan bagi kader PSI tidak otomatis membuat masyarakat luas mengikuti arah politik yang sama.

Penilaian tersebut juga dikaitkan dengan hasil survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026. Dalam survei terhadap 1.220 responden di 38 provinsi tersebut, elektabilitas PSI tercatat 2,3 persen. Angka itu berada di bawah perolehan suara PSI pada Pemilu 2024 yang mencapai 2,81 persen.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.