JAKARTA, RMTVNews.com — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meskipun tiga elitenya, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan dan kepengurusan partai.
Pengunduran diri ketiganya diumumkan pada Senin (9/11/2026), di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
Perubahan tersebut membuat PSI tidak lagi memiliki pengurus inti yang menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih.
Namun, keputusan ketiganya tidak disertai pernyataan bahwa PSI menarik dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Giring sebelumnya menjabat Wakil Menteri Kebudayaan. Raja Juli Antoni merupakan Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PSI, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wakil Kepala BKKBN.
Giring, mantan Ketua Umum PSI yang kini tercatat sebagai anggota Dewan Pembina, lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin siang.
Dalam video berdurasi sekitar satu setengah menit tersebut, Giring menyampaikan bahwa dirinya telah memutuskan keluar dari keanggotaan PSI sejak pekan sebelumnya.
Keputusan itu, menurut dia, diambil setelah melalui pertimbangan pribadi.
Ia juga mengenang komunikasi melalui telepon dengan Prabowo sekitar September 2024. Saat itu, Prabowo mengajaknya bergabung dalam pemerintahan.
Dalam keterangan unggahannya, Giring menegaskan bahwa pengabdiannya kepada bangsa dan negara akan tetap berlanjut meskipun tidak lagi berada di PSI.
Giring juga mengungkapkan adanya perbedaan antara kondisi partai saat ini dan nilai perjuangan yang selama ini dipegangnya.
“Dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal,” ujarnya.
Berbeda dengan Giring, Raja Juli menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI dan seluruh aktivitas kepartaian.
Ia menyatakan ingin berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Raja Juli mengaku telah menyampaikan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
“Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan,” katanya.
Ia menyebut sejumlah agenda yang menjadi fokus pekerjaannya di Kementerian Kehutanan, antara lain rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, serta perlindungan keanekaragaman hayati setelah kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Raja Juli, Kaesang memahami dan menerima keputusan tersebut.
Kaesang Konfirmasi Pengunduran Diri Isyana
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kemudian mengonfirmasi pengunduran diri Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan partai.
DPP PSI menerima pengunduran diri Raja Juli dari jabatan Sekretaris Jenderal, Isyana dari jabatan Wakil Ketua Umum, serta Giring dari posisi dan keanggotaannya di partai.
Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan organisasi politik.
“Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” ujar Kaesang.
Sementara itu, Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga membantah pengunduran diri tiga elite tersebut berkaitan dengan persoalan internal PSI.
“Sejauh ini tidak ada masalah di internal tentang keberadaan ketiganya. Di beberapa acara pun kami sering bersama-sama,” kata Bestari.
Dengan keputusan tersebut, PSI tetap berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun tidak lagi memiliki pengurus inti di kabinet.
PSI saat ini dipimpin Kaesang Pangarep dan selama ini dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Gibran, putra sulung Jokowi, kini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo.
Pengunduran diri tiga elite PSI tersebut berlangsung ketika pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi sejumlah isu politik, termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tuntutan pemakzulan terhadap Gibran.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan