Ia menjelaskan, akomodasi terhadap kelompok keagamaan tidak harus diwujudkan melalui pemberian kursi kabinet atau jabatan formal.
Komunikasi politik yang intensif dan pengakuan terhadap aspirasi kelompok tersebut juga dapat menjadi bagian dari pendekatan pemerintah.
Meski menilai stabilitas politik relatif terjaga, Khamami mengingatkan bahwa stabilitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan.
Kebijakan dan pelaksanaan program strategis pemerintah tetap berpotensi memunculkan kritik masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis dalam menjalankan fungsi kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah.
“Kritik publik dan pengawasan dari masyarakat sipil tetap sangat diperlukan agar pelaksanaan program-program pemerintah tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan