Juru bicara Gerindra Kamrussamad juga menyatakan partainya belum membicarakan nama calon pengganti Gibran.
“Belum sampai ke sana,” kata Kamrussamad, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembicaraan mengenai persoalan Gibran masih berlangsung secara informal lintas fraksi.
Pimpinan DPR belum mengambil keputusan kelembagaan dan masih menunggu pembukaan masa sidang serta salinan resmi putusan Mahkamah Agung.
Masa sidang DPR dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa 10 November 2026. Periode tersebut menjadi momentum untuk melihat apakah aspirasi sejumlah anggota DPR akan masuk ke pembahasan formal.
Peluang Sosok Pengganti dan Prosedur Konstitusi
Wacana pemberhentian Gibran mulai memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi posisi Wapres jika terjadi kekosongan jabatan.
Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menyatakan partainya berharap sosok pengganti memiliki integritas dan kapasitas untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo.
Menurut Mardani, penentuan calon pengganti akan melibatkan partai politik pengusung dan Presiden.
“PKS berharap siapapun yang diajukan punya integritas dan kapasitas, dan bisa bekerja sama dengan presiden,” ujarnya.
Dari PDIP, Ketua DPP Andreas Hugo Pareira menyebut pengusulan calon Wakil Presiden pengganti merupakan kewenangan Presiden.
Karena itu, partainya menunggu dua nama yang nantinya diajukan Prabowo kepada MPR. Ketentuan tersebut sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting sebelumnya menyebut sejumlah nama yang dinilainya dapat masuk dalam pembicaraan politik apabila pergantian Wakil Presiden benar-benar terjadi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan