Siapa Mengusulkan Pasal Pendidikan Gibran? KPU, Kementerian, dan DPR Berbeda Keterangan

Namun, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan batas penyelesaian sengketa setelah pelantikan.

Putusan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan siapa yang mengusulkan Pasal 18 ayat (3), maupun membuktikan bahwa ketentuan itu sengaja dibuat untuk menguntungkan Gibran.

Laporan ke DKPP

Laporan Themis Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia terhadap seluruh komisioner KPU dan Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses penerbitan PKPU 19/2023 serta pengawasan penerapan persyaratan pendidikan calon.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan laporan tersebut telah diterima pada 9 Oktober 2026 dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Sudah (diterima laporannya). Hari ini,” kata Heddy kepada wartawan.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut laporan akan diperiksa melalui tahapan verifikasi administrasi dan materiil sebelum proses selanjutnya ditentukan.

“Setiap aduan yang diterima akan diverifikasi, baik secara administrasi maupun materiil,” ujarnya.