Pilu Balita Bulukumba Meninggal Usai 10 Hari Tak Makan, Puan: Negara Harus Jemput Bola!

JAKARTA, RMTVNews.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nakla Syafira, balita berusia satu tahun di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nakla wafat setelah dirawat di rumah sakit.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (2/11/2026), Puan menyebut kepergian Nakla disebabkan komplikasi penyakit.

Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial karena sempat beredar kabar bahwa Nakla meninggal setelah 10 hari tidak makan dan minum susu.

Belakangan terungkap bahwa keluarganya bukan tidak punya makanan. Nakla sedang sakit sehingga kehilangan nafsu makan.

Ia menderita radang tenggorokan akut, tetapi tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

Di rumah, Nakla sempat demam dan kejang. Keluarga baru meminta bantuan perangkat desa setelah tidak sanggup lagi menanganinya sendiri.

Dalam kondisi kritis, ia dilarikan ke RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan dirawat di ruang ICU.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Nakla mengalami banyak masalah kesehatan sekaligus, antara lain gizi buruk, stunting, gangguan fungsi otak, gangguan pernapasan, dan kejang berkepanjangan.

Ditemukan pula lebam bekas benturan yang disebut akibat terjatuh.

Dokter juga mencatat dugaan meningitis bakteri dengan kemungkinan penyebab virus, serta craniosynostosis, yaitu kondisi ketika sambungan tulang tengkorak menutup terlalu dini.

Dari sisi pencernaan, ia mengalami gastroenteritis akut tanpa dehidrasi dan muntah darah, serta anemia akibat penyakit kronis.

Nakla diasuh neneknya dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sang nenek mencari tambahan penghasilan dengan mengumpulkan kerang dan sisa gabah usai panen untuk dikeringkan lalu dijual.

Ibu Nakla sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya bekerja di luar Bulukumba.

Sebelum dibawa ke rumah sakit, keluarga sempat membawa Nakla berobat ke dukun.

Puan meminta pemerintah daerah bersama pihak pelayanan kesehatan menelusuri proses penanganan Nakla secara menyeluruh, dengan tetap menghormati keluarga.

Menurutnya, penelusuran itu perlu memperjelas apakah keluarga kesulitan mengenali tanda bahaya, mendapatkan informasi, menjangkau fasilitas kesehatan, atau mencari bantuan untuk membawa anak berobat.

Puan mengakui pemberitaan yang beredar belum cukup untuk memastikan adanya hambatan jarak, biaya, kepesertaan jaminan kesehatan, ataupun mutu layanan.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mendengar langsung pengalaman keluarga dan memeriksa catatan pelayanan sebelum menentukan perbaikan.

“Peristiwa ini perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat bisa memperoleh pertolongan sejak kondisi kesehatan anak mulai memburuk,” ujar Puan.

Puan menekankan pentingnya akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan, terutama keluarga yang awam soal dunia medis dan kurang memiliki akses informasi.

Dalam kondisi tertentu, menurutnya negara harus bergerak aktif mendatangi warga.

Ia mengingatkan daerah agar melihat kemudahan berobat dari sudut pandang keluarga. Apakah pemerintah daerah (pemda) tahu siapa yang harus dihubungi, punya cara untuk datang ke fasilitas kesehatan, dan mendapat arahan ketika kondisi anak berubah.

Informasi tentang tempat mencari pertolongan juga harus mudah dipahami, termasuk oleh warga yang tidak terbiasa memakai layanan digital.

Menurut Puan, orang tua atau pengasuh yang terbatas dalam pengetahuan, biaya perjalanan, maupun dukungan keluarga membutuhkan pendampingan yang sesuai.

Kebutuhan transportasi, pendampingan, dan pengasuhan anggota keluarga lain juga bisa memengaruhi keputusan membawa anak berobat.

Keluarga rentan, katanya, perlu merasa didampingi agar berani segera meminta bantuan dan menyampaikan kesulitan secara terbuka.

Puan juga mendorong penguatan peran perangkat desa yang berhubungan langsung dengan warga.

Menurutnya, perangkat desa bisa langsung bergerak membantu warga yang sangat membutuhkan pertolongan.

Pendekatan ini ia anggap penting di berbagai daerah, termasuk wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memperbanyak sosialisasi dan edukasi kesehatan serta memperkuat jangkauan layanan bagi anak yang butuh perhatian berkelanjutan, terutama dari keluarga rentan.

Di sisi lain, Puan menegaskan bahwa evaluasi harus tetap menjaga martabat keluarga dan menghargai tenaga kesehatan yang telah merawat Nakla.

Temuan soal hambatan pertolongan, katanya, harus ditindaklanjuti pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jangkauan layanan.

DPR, lanjut Puan, akan mengawal tindak lanjut pemerintah agar layanan kesehatan menjangkau keluarga yang paling membutuhkan dan pendampingan bagi anak berisiko tetap berkesinambungan.

“Setiap keluarga perlu yakin bahwa saat anaknya sakit, ada pertolongan yang bisa mereka jangkau. Peristiwa di Bulukumba harus jadi momentum memperbaiki pelayanan agar lebih banyak anak mendapat perawatan tepat waktu,” tutup Puan.