Pemerintah, menurut Prabowo, perlu memiliki master plan mitigasi bencana yang menyeluruh serta memperkuat berbagai peralatan, mulai dari helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, ekskavator, pesawat modifikasi cuaca hingga drone.

Dalam konteks karhutla, Sahala menilai penambahan armada pemadam harus dibarengi dengan kemampuan mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini.

Sebelumnya, Prabowo juga telah memerintahkan jajarannya agar tidak menunggu hotspot berkembang menjadi titik api.

Aparat diminta segera turun ke lokasi dan mengambil tindakan awal, termasuk menyiapkan sumber air seperti sumur bor.

Prabowo juga meminta aparat menyelidiki kemungkinan keterlibatan korporasi apabila ditemukan indikasi pembakaran lahan secara sengaja.

Pemerintah menyatakan izin korporasi dapat dicabut apabila ditemukan keterlibatan dalam pembakaran lahan.

Pada rapat 7 September, pemerintah juga melaporkan pengerahan 36 pesawat untuk water bombing serta 19 pesawat untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli.

Dalam penegakan hukum karhutla, disebutkan terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses dan 138 tersangka telah diamankan.

Sahala menilai penguatan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Peralatan dan armada diperlukan untuk mempercepat respons ketika bencana terjadi, tetapi pencegahan menentukan seberapa besar risiko dapat ditekan sebelum keadaan menjadi darurat.

Karena itu, kata dia, pengawasan terhadap kawasan konsesi, edukasi masyarakat, deteksi dini hotspot dan penegakan hukum perlu berjalan bersamaan dengan investasi peralatan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.