ICW Bongkar Kontrak Rp14,69 Miliar Pemerintah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Total nilai lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer melalui sejumlah satuan kerja pada 2025 dan 2026.

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.

Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.

Kemudian pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total tiga paket KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Warta Ekonomi

ICW mengaitkan pengadaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 dengan target penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Kebijakan itu meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, menurut penelusuran ICW, KKP tetap mengadakan jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai Rp7,2 miliar pada 2025. Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.

ICW juga menyoroti kondisi transfer ke daerah dan dana desa yang mengalami tekanan anggaran.

Dalam unggahan resminya, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk membiayai promosi melalui figur populer.

“Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer,” tulis ICW.

ICW juga mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum terukur secara jelas dan terbuka.