“Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan kebijakan serupa sudah diterapkan di banyak negara yang dinilai sukses mengelola sumber daya alam untuk kepentingan nasional, mulai dari Arab Saudi, Qatar, Rusia, Kuwait hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

“Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka,” katanya.

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menjelaskan alasan dirinya turun langsung menyampaikan pokok-pokok kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah di DPR, sesuatu yang lazimnya dilakukan Menteri Keuangan.

Menurut dia, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian membuat Presiden perlu hadir langsung menjelaskan arah kebijakan negara.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan keuangan negara,” ujarnya.

Prabowo menekankan APBN bukan hanya dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional.

“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8-6,5 persen pada 2027 dan meningkat menuju 8 persen pada 2029.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.