Utang Rp40 Triliun Haji Isam, Cara Konglomerat Akses Likuiditas Tanpa Jual Saham

JAKARTA, RMTVNews.com — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memberikan plafon fasilitas kredit Rp40 triliun kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Agunannya mencakup aset tetap dan nontetap, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, saham dua emiten afiliasi Jhonlin Baratama, yakni PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), serta rekening perusahaan.

Dari total plafon Rp40 triliun, Jhonlin Baratama telah menarik dana Rp17 triliun.

Informasi ini disampaikan Bank Mandiri dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (26/10/2026), setelah BEI meminta penjelasan lebih rinci, termasuk dasar penilaian saham JARR dan PGUN sebagai agunan sekunder.

Senior Vice President Corporate Secretary Group Bank Mandiri Adhika Vista menjelaskan, fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pengembangan usaha, belanja modal atau capital expenditure (capex), serta kebutuhan pembiayaan perusahaan dan grup usaha Jhonlin di industri batu bara beserta sektor penunjangnya.

“Plafon fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Jhonlin Baratama senilai Rp40 triliun, dari plafon tersebut yang telah digunakan adalah sebesar Rp17 triliun,” kata Adhika dalam penjelasan perusahaan.

Bank Mandiri menegaskan kredit tersebut bukan ditujukan untuk aktivitas perdagangan saham.

Pembiayaan diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis Jhonlin Group.

Gadai Saham sebagai Akses Likuiditas

Skema pembiayaan ini memperlihatkan salah satu cara perusahaan besar memperoleh likuiditas tanpa harus menjual kepemilikan sahamnya.

Dengan menjadikan saham sebagai jaminan, pemegang saham dapat memperoleh pendanaan sekaligus mempertahankan kepemilikan selama tidak terjadi eksekusi atas jaminan.

Bank Mandiri menyatakan nilai keseluruhan agunan lebih besar dibandingkan fasilitas kredit yang diberikan.

Rasio kecukupan agunan atau collateral coverage ratio disebut terjaga di level 150 persen, dengan memperhitungkan harga terendah intraday saham JARR dan PGUN selama satu bulan terakhir.

Untuk saham PGUN, bank mengaku telah memperhitungkan risiko konsentrasi kepemilikan melalui uji sensitivitas terhadap volatilitas harga saham.

Bank juga menyiapkan mekanisme penambahan agunan apabila nilainya tidak mencukupi.

Gadai saham JARR dan PGUN diposisikan sebagai sumber pelunasan kedua atau second way out sesuai Pasal 4 POJK Nomor 40/POJK.03/2017.

Sumber pelunasan utama tetap berasal dari arus kas usaha batu bara Jhonlin Group yang sudah berjalan.

Bank menyebut hanya memperhitungkan arus kas dari usaha eksisting tersebut, dan perjanjian kredit mengatur mekanisme dana cadangan atau sinking fund untuk menjamin pembayaran bunga dan angsuran pokok.

Untuk aset selain saham, Bank Mandiri menggunakan penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan pengikatan jaminan dilakukan melalui notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

OJK Sebut Gadai Saham Diperbolehkan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penggunaan saham sebagai agunan pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, transaksi dengan pihak terafiliasi dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis dan aksi korporasi.

OJK tidak menerbitkan izin khusus karena hubungan bank dan nasabah bersifat business to business (B2B).

“Kita enggak kasih izin, itu business as usual. Itu B2B aja,” kata Dian saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dian juga menyebut Haji Isam merupakan nasabah lama Bank Mandiri dan termasuk nasabah utama atau prime customer.

Menurut dia, bank telah mempertimbangkan berbagai aspek agunan dalam pemberian kredit tersebut.

OJK menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai ketentuan perbankan.

Pinjaman Bukan Penghasilan

Dalam prinsip perpajakan, dana pinjaman pada dasarnya bukan penghasilan kena pajak bagi penerimanya, karena merupakan kewajiban finansial yang harus dikembalikan.

Karakter ini membedakan pinjaman dari hasil penjualan saham, dividen, maupun keuntungan usaha yang memiliki konsekuensi perpajakan tersendiri.

Penjelasan ini bersifat umum dan bukan temuan mengenai kewajiban pajak Jhonlin atau Haji Isam.

Pokok pinjaman memang bukan objek Pajak Penghasilan (PPh), tetapi laba dari kegiatan usaha yang dibiayai kredit tetap dikenai pajak sesuai ketentuan, dan perlakuan bunga pinjaman juga mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Skema menjaminkan aset untuk memperoleh pembiayaan dikenal dalam praktik korporasi sebagai asset-backed borrowing.

Dalam diskusi pengelolaan kekayaan global, pola serupa juga disebut buy, borrow, die, dengan penerapan yang berbeda di tiap yurisdiksi.