Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Penyidik perlu menguraikan hubungan antara tindakan penyadapan, tujuan operasi, dan dugaan upaya melumpuhkan Presiden.

Di sinilah persoalan hukum bertemu dengan persoalan politik yang lebih luas. Ketika dugaan penyadapan terhadap Presiden dikembangkan menjadi dugaan makar, batas antara perlindungan terhadap negara, perlindungan terhadap jabatan Presiden, dan perlindungan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa menjadi penting untuk diperiksa.

Di sinilah letak celah pembuktian yang paling krusial karena penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya aktivitas penyadapan secara teknis melainkan harus mampu merangkai rantai kausalitas yang objektif untuk menjelaskan bagaimana sebuah perolehan informasi atau penyadapan bermutasi menjadi daya rusak yang secara nyata melumpuhkan kapasitas konstitusional Presiden.

Tanpa bukti adanya niat jahat (mens rea) untuk menggulingkan kekuasaan yang sah—dan bukan sekadar motif spionase atau intrik politik elite—penerapan delik makar berisiko menjadi perluasan tafsir hukum yang kabur.

Negara Bukan Pemerintah, Presiden Bukan Negara

Prabowo memiliki posisi sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus pemimpin pemerintahan. Dua posisi tersebut berkaitan, tetapi tidak identik dengan negara.

Negara mencakup wilayah, rakyat, konstitusi, institusi, dan sistem hukum yang keberlangsungannya tidak bergantung pada satu pemerintahan.

Pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan negara dalam periode tertentu. Sementara Presiden adalah pemegang jabatan konstitusional dengan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi dan hukum.

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan istilah. Ia menentukan bagaimana ancaman terhadap Presiden, pemerintah, dan negara harus ditempatkan dalam kerangka hukum.

KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membedakan tindak pidana makar berdasarkan objek dan tujuan perbuatannya.