Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Dalam perkembangan kasus, empat nama disebut sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Status tersangka tidak sama dengan kesimpulan bersalah.

Peran masing-masing pihak, hubungan tindakan mereka, serta tujuan operasi yang dipersoalkan tetap harus dibuktikan.

Pemerintah juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha ikut disebut dalam perkembangan perkara.

Jika cakupan tersebut terbukti, persoalannya melampaui perlindungan komunikasi kepala negara. Penggunaan kewenangan intersepsi terhadap pihak-pihak di luar sasaran yang dibenarkan hukum dapat berdampak pada kebebasan pers, komunikasi masyarakat sipil, aktivitas politik, dan hak warga negara.

Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap privasi dan kebebasan komunikasi. Karena itu, dasar kewenangan, prosedur, tujuan, serta penggunaan hasil intersepsi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan terhadap Presiden memang merupakan kepentingan negara. Namun, kepentingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahwa aparat bekerja berdasarkan hukum.

Jabatan Presiden memiliki perlindungan konstitusional, tetapi tidak menjadikan seluruh tindakan yang berkaitan dengan Presiden otomatis masuk dalam kategori makar.

Politik Hukum Makar dan Batas Kekuasaan

Persoalan ini dapat dibaca melalui penelitian Abdurisfa Adzan Trahjurendra berjudul Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia, yang diterbitkan pada 2014 oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penelitian tersebut menempatkan pengaturan tindak pidana makar dalam hubungan antara prinsip negara hukum, demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan hak asasi manusia.