Yusril menjelaskan, pada tahap awal penetapan tersangka, penyidik baru menerapkan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik.

Dugaan makar belum dimasukkan karena saat itu alat bukti yang mengarah pada tindak pidana tersebut belum ditemukan.

Namun, perkembangan penyidikan kemudian memunculkan indikasi adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan.

Menurut Yusril, dugaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, termasuk perbuatan yang dimaksudkan membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dugaan makar masih harus didalami oleh penyidik.

Penentuan tindak pidana tidak dapat didasarkan pada pendapat atau spekulasi, melainkan harus ditopang alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Bareskrim Polri masih menangani penyidikan perkara ini untuk mengungkap tujuan penyadapan, keterlibatan masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain di balik tindakan tersebut.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.