Kendaraan Kredit Tak Bisa Ditarik Seenaknya, Wamenkum Ingatkan DC soal Aturan Fidusia

Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika terjadi perselisihan mengenai cedera janji atau wanprestasi.

Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Dengan demikian, keberadaan sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada penagih untuk menarik kendaraan secara sepihak.

Dalam kesempatan tersebut, Ditjen AHU juga memaparkan pembenahan layanan administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX (Fiduciary Excellence).

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.

Salah satu pengembangan FIDEX adalah penyediaan layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API) bagi perusahaan dengan volume transaksi tinggi.

Melalui sistem tersebut, perusahaan pembiayaan dapat mengakses layanan administrasi secara langsung melalui sistem internal mereka.

Pengembangan ini diharapkan meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menjaga stabilitas akses layanan bagi notaris, perseorangan, dan pengguna lainnya.

Kemenkum menempatkan pembenahan administrasi fidusia dan pemahaman mengenai prosedur eksekusi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur maupun debitur.