Menteri HAM: Jika Presiden Bisa Disadap Ilegal, Bagaimana Warga Biasa?

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan agar proses hukum terhadap para pelaku berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, penyidikan yang objektif sangat krusial untuk memastikan pertanggungjawaban hukum serta mencegah agar praktik serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Pigai menilai, tindakan penyadapan sewenang-wenang tanpa dasar hukum—yang dilaporkan turut menargetkan Presiden, tokoh politik, insan pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil—merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia (HAM).

Aksi ini dinilai tidak hanya mencederai hak atas privasi, tetapi juga mengancam keselamatan, rasa aman warga negara, dan stabilitas pertahanan nasional.

“Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan bagaimana dengan masyarakat kita,” ujar Pigai.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa keterlibatan para tersangka—termasuk berinisial LSP beserta dua orang lainnya—berpotensi melanggar hak-hak dasar yang dilindungi oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Pigai meminta seluruh institusi negara untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip HAM dan pengawasan yang efektif.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga petinggi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka atas kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa para tersangka diduga telah melancarkan aksinya sejak tahun 2025 hingga 2026.

Sasaran penyadapan meliputi nomor telepon Presiden RI, para menteri, pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha,” jelas Asep.

Berdasarkan temuan penyidik, aksi tersebut dijalankan menggunakan sistem penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi.

Selain itu, aktivitas ilegal ini diketahui tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.

Guna menghilangkan jejak, para tersangka juga diduga sengaja menghapus data log pada Oktober 2026.

Kendati demikian, Bareskrim Polri terus memperluas penyidikan guna membongkar jaringan yang terlibat, alur penggunaan sistem, serta motif di balik pengumpulan informasi dari nomor-nomor telepon yang menjadi target.