Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Pakar: Tak Cukup dengan Pidana!

JAKARTA, RMTVNews.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Pakar hukum mengingatkan penegakan hukum terhadap korporasi tidak cukup berhenti pada sanksi pidana, tetapi juga perlu mencakup pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan penetapan tersebut seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Kita sudah menetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya adalah PMA,” kata Suyudi.

Kapolri belum mengungkapkan identitas perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia mengatakan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan-perusahaan tersebut akan disampaikan kemudian.

Sebelumnya, Polri menyatakan 98 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Suyudi mengatakan pertanggungjawaban hukum dapat mencakup korporasi, pemilik perusahaan, maupun pemegang saham yang terbukti bertanggung jawab terhadap terjadinya karhutla.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penanganan perkara karhutla perlu memperhatikan pemulihan masyarakat yang terdampak.

Menurut dia, penuntutan terhadap korporasi perlu disertai upaya meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, sepanjang memenuhi dasar hukum yang berlaku.

“Ada keseimbangan, di satu sisi mempertanggungjawabkan perbuatannya, di sisi lain dia harus punya tanggung jawab pemulihannya, terutama pada masyarakat korban,” ujar Fickar kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

Fickar juga menekankan pentingnya menelusuri rantai tanggung jawab di dalam perusahaan.

Pemeriksaan tidak semestinya hanya berhenti pada pekerja yang berada di lapangan, tetapi perlu menelusuri peran pengurus dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.

Pertanggungjawaban setiap pihak tetap harus ditentukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, termasuk ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Di sisi lain, penanganan karhutla juga berjalan melalui jalur administratif.

Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober 2026 menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang terkait dengan areal terbakar seluas 12.926,74 hektare.

Dari jumlah tersebut, 19 perusahaan dikenai pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan.

Lima subjek hukum dikenai pencabutan izin, sedangkan delapan lainnya dikenai paksaan pemulihan ekosistem hutan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga menyebut 125 subjek hukum sedang menjalani proses pidana, dengan 44 subjek berada pada tahap penyelidikan dan 79 lainnya pada tahap penyidikan.

Dua subjek hukum korporasi telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Angka penanganan Kemenhut tersebut berasal dari proses yang dilaporkan lembaga itu, sedangkan angka 98 laporan polisi disampaikan Polri.