Refly Harun dan Bambang Widjojanto Jadi Kuasa Hukum Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK

Isu mengenai syarat pendidikan capres dan cawapres sebelumnya juga telah beberapa kali diuji di MK.

Pada Juni 2025, MK melalui Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan yang meminta syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dari tamat pendidikan menengah menjadi sarjana strata satu atau S-1.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan pendidikan minimal dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan bagian dari persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam undang-undang.

MK kembali menjelaskan pada perkara lain bahwa syarat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip konstitusional.

Dengan telah diregistrasinya perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, proses hukum kini memasuki tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Dalam tahap tersebut, pemohon menyampaikan pokok permohonan di hadapan majelis hakim konstitusi. Setelah itu, proses perkara dapat berlanjut sesuai tahapan persidangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di MK.

Karena perkara masih berada pada tahap awal pemeriksaan, substansi dalil pemohon dan tanggapan para pihak masih harus diuji melalui proses persidangan.