Sidang Ijazah Gibran, KPU Akui Tak Cek ke Diknas dan Norma Pengecualian Baru Ada di 2024

JAKARTA — Persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka mengungkap dua hal yang menjadi perhatian hakim. Bahwa KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan dan norma pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah bagi lulusan sekolah asing belum terdapat dalam aturan Pilpres 2019.

Fakta tersebut muncul dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Hakim Konstitusi Saldi Isra secara khusus meminta Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bagaimana proses verifikasi syarat pendidikan Gibran dilakukan ketika pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

“Dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas? Tolong dijawab langsung,” tanya Saldi.

Afifuddin menjawab bahwa KPU tidak mendatangi instansi pendidikan untuk melakukan verifikasi langsung.

“Tidak. Tidak datang karena waktu itu kami sudah menerima surat keterangan,” jawab Afifuddin.

Saldi kemudian membandingkan mekanisme tersebut dengan proses verifikasi dalam pemilihan kepala daerah yang dapat dilakukan sampai mendatangi institusi pendidikan.

“Kalau soal persyaratan tuh orang KPU daerah aja kalau dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi. Tapi, ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi.

“Tidak datang,” jawab Afifuddin.

Ketua KPU menjelaskan bahwa dokumen tersebut dianggap benar karena diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

“Karena itu dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar,” kata Afifuddin.

KPU Sebut Mengacu Regulasi Pendidikan

Dalam persidangan, KPU menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran mengacu pada regulasi mengenai legalisasi dan penyetaraan pendidikan luar negeri.