JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan data awal yang dihimpun dan diolah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tingkat kecukupan SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan.
Data tersebut menjadi salah satu pembahasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dalam forum percepatan implementasi MBG di wilayah 3T pada Rabu (23/9/2026).
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan karakteristik wilayah 3T membuat implementasi MBG membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan daerah lain.
Menurut Bakri, dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, baru sekitar 50 persen yang mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan air bersih, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan operasional SPPG dan cakupan layanan MBG.
“Jangan sampai berbeda antara SPPG di Jawa dan Sumatera dengan Papua. Karena kondisi geografis, tantangan geografis, budaya masyarakat, dan minat investor membuat SPPG di sana masih belum ideal,” kata Bakri.
Selain infrastruktur, wilayah 3T menghadapi persoalan rantai pasok, keterbatasan listrik dan air bersih, serta ketersediaan tenaga gizi terlatih.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan implementasi MBG di wilayah 3T memang memerlukan pendekatan yang berbeda dengan wilayah non-3T.
“Perlakuan implementasi program MBG di daerah 3T akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan di daerah non-3T,” ujar Yusharto.
2.700 SPPG Diprioritaskan
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun dan diprioritaskan untuk diaktivasi secara bertahap mulai September 2026.
Pemerintah juga sebelumnya menetapkan penataan SPPG di wilayah 3T sebagai bagian dari pembenahan tata kelola MBG. Kemenko Pangan mencatat penataan tersebut dilakukan secara bertahap, sementara wilayah terpencil juga menjadi perhatian untuk mendukung penurunan stunting.
Di sisi lain, BGN hingga 16 September 2026 mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun, atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Data penerima manfaat per 31 Agustus 2026 mencapai 56,99 juta orang dari target 74,56 juta penerima manfaat.
Dalam proses pembenahan tersebut, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat dan mengarahkan perluasan layanan secara bertahap, termasuk ke wilayah 3T.