Dalam bidang anggaran, komisi membahas anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Pembahasan tersebut mencakup Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), alokasi anggaran, pelaksanaan APBN, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara dalam bidang pengawasan, komisi memantau pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, APBN, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada sektor yang menjadi lingkup tugasnya.

Mengapa DPR Dibagi Menjadi Banyak Komisi?

Pembagian komisi memungkinkan pekerjaan DPR dilakukan berdasarkan bidang yang lebih spesifik.

Setiap komisi memiliki ruang lingkup tugas dan mitra kerja yang berbeda. Misalnya, Komisi III menangani bidang penegakan hukum, sedangkan Komisi IX membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi XI berfokus pada keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Dengan pembagian tersebut, pembahasan mengenai kebijakan pemerintah, anggaran, maupun rancangan undang-undang dapat dilakukan oleh komisi yang memiliki bidang tugas terkait.

Ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi ditetapkan melalui keputusan DPR. Untuk periode 2024–2029, pembagian tersebut diselaraskan dengan nomenklatur kementerian dan lembaga pemerintahan yang baru.

Apa Saja 13 Komisi DPR?

Berikut bidang utama 13 komisi DPR periode 2024–2029:

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.