Apa Itu Komisi DPR dan Apa Saja Tugasnya?

JAKARTA — Komisi DPR merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan pekerjaan parlemen berdasarkan bidang tertentu. Melalui komisi, anggota DPR membahas rancangan undang-undang, anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga negara sesuai bidang tugasnya.

Dalam periode 2024–2029, DPR memiliki 13 komisi. Jumlah tersebut bertambah dari 11 komisi pada periode sebelumnya dengan pembentukan Komisi XII dan Komisi XIII. Penetapan 13 komisi dilakukan melalui rapat paripurna DPR pada Oktober 2024.

Komisi bersifat tetap dan menjadi salah satu alat kelengkapan DPR. Setiap anggota DPR, kecuali pimpinan DPR dan MPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Komposisi anggota komisi ditetapkan berdasarkan perimbangan jumlah anggota setiap fraksi.

Apa Fungsi Komisi DPR?

Pada dasarnya, komisi menjalankan tiga fungsi utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam bidang legislasi, komisi dapat terlibat dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang yang sesuai dengan bidang tugasnya. Komisi juga dapat menerima masukan masyarakat, akademisi, pakar, organisasi masyarakat, maupun pihak lain melalui mekanisme seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Dalam bidang anggaran, komisi membahas anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Pembahasan tersebut mencakup Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), alokasi anggaran, pelaksanaan APBN, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara dalam bidang pengawasan, komisi memantau pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, APBN, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada sektor yang menjadi lingkup tugasnya.

Mengapa DPR Dibagi Menjadi Banyak Komisi?

Pembagian komisi memungkinkan pekerjaan DPR dilakukan berdasarkan bidang yang lebih spesifik.