Dalam permohonannya, pemohon menyebut terdapat wacana mempertahankan angka 4 persen atau menaikkannya menjadi 5, 7, bahkan 8 persen. Pemohon juga meminta agar terdapat batas maksimal yang menjadi parameter dalam menentukan ambang batas.

Dengan demikian, angka-angka tersebut merupakan bagian dari wacana dan proses politik-legislasi, bukan angka final yang sudah berlaku untuk Pemilu 2029.

Mengapa Partai Kecil dan Partai Besar Memperdebatkannya?

Ambang batas memiliki konsekuensi berbeda terhadap partai politik.

Bagi partai yang memiliki perolehan suara besar, ambang batas dapat dilihat dalam konteks penyederhanaan jumlah partai di parlemen. Sementara bagi partai dengan perolehan suara lebih kecil, kenaikan ambang batas dapat membuat persyaratan untuk masuk dalam penghitungan kursi menjadi lebih berat.

Pada titik ini, perdebatan parliamentary threshold berkaitan dengan persoalan berapa banyak suara pemilih yang akhirnya dikonversi menjadi kursi DPR.

MK dalam putusannya juga menempatkan parliamentary threshold sebagai salah satu variabel penting dalam sistem pemilu karena berpengaruh terhadap proses konversi suara menjadi kursi.

Parliamentary Threshold Bukan Presidential Threshold

Istilah parliamentary threshold sering disamakan dengan presidential threshold, padahal keduanya berbeda.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.