Dari Nasakom ke Koalisi Besar, Apa yang Bisa Dipelajari dari Akhir Kekuasaan Soekarno?

Namun berada dalam satu orbit kekuasaan tidak membuat kepentingan politik menjadi sama.

Rex Mortimer dalam Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965 menunjukkan bagaimana PKI berkembang menjadi kekuatan politik besar dengan ideologi dan agenda sendiri, sekaligus memiliki hubungan yang kompleks dengan Soekarno.

Kelompok-kelompok Islam juga tidak berada dalam satu posisi yang seragam. Kajian Hasan Mustapa dan Ihsan Hamid dalam Politea: Jurnal Politik Islam mengenai NU dan Muhammadiyah pada masa Demokrasi Terpimpin memperlihatkan adanya variasi sikap terhadap kekuasaan dan Nasakom.

Dengan demikian, persoalan Soekarno bukan sekadar bagaimana mempertemukan tiga kekuatan dalam satu slogan. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana menjaga agar kekuatan-kekuatan tersebut tidak saling menghancurkan ketika kepentingan mereka bertabrakan.

Di situlah politik keseimbangan bekerja. Dan di situlah pula ia mulai menghadapi batasnya.

Konflik tidak berhenti di Jakarta

Ketegangan politik masa itu tidak hanya berlangsung di antara elite.

Konflik agraria menjadi salah satu medan penting pertarungan. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 diterapkan, agenda land reform mempertemukan kepentingan petani, pemilik tanah, organisasi massa, birokrasi dan partai politik.