Dari Nasakom ke Koalisi Besar, Apa yang Bisa Dipelajari dari Akhir Kekuasaan Soekarno?

Sementara itu, Bima Arya pada September 2026 mengingatkan bahwa efektivitas pemerintahan harus berjalan bersama akuntabilitas dan demokrasi. Ia secara eksplisit menyebut perlunya mekanisme checks and balances.

Dua hal tersebut tidak harus dipertentangkan. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik agar dapat mengambil keputusan. Demokrasi membutuhkan mekanisme agar keputusan itu tetap dapat diuji, diawasi dan dipersoalkan.

Parlemen memiliki fungsi pengawasan. Media mempunyai fungsi kontrol informasi. Masyarakat sipil dapat mengkritik kebijakan. Lembaga peradilan dapat menguji tindakan negara. Dan pemilih pada akhirnya memiliki mekanisme elektoral untuk menilai pemerintah.

Sejarah tidak memberikan ramalan

Pengalaman Soekarno tidak memberikan rumus sederhana untuk membaca politik Indonesia 2026.

Nasakom tidak runtuh hanya karena satu keputusan. Kekuasaan Soekarno juga tidak berakhir hanya karena satu peristiwa. Yang terjadi adalah perubahan bertahap dalam hubungan antarkekuatan sampai keseimbangan yang menopang sistem tersebut tidak lagi bekerja.

Di situlah sejarah menjadi penting. Bukan untuk mengatakan bahwa koalisi besar hari ini akan berakhir seperti Demokrasi Terpimpin.

Bukan pula untuk mencari siapa yang menjadi Soekarno atau Soeharto dalam politik sekarang. Yang lebih penting adalah melihat mekanismenya.