Dari Nasakom ke Koalisi Besar, Apa yang Bisa Dipelajari dari Akhir Kekuasaan Soekarno?

Karena itu, kejatuhan Soekarno lebih tepat dibaca sebagai sebuah proses. Ada krisis politik 1965. Ada kehancuran PKI. Ada perubahan posisi militer. Ada melemahnya Soekarno. Ada menguatnya Soeharto. Dan akhirnya ada keputusan politik MPRS.

Kekuasaan bergeser sedikit demi sedikit sebelum perubahan itu memperoleh bentuk formal.

Koalisi besar bukan Nasakom

Membawa sejarah tersebut ke politik 2026 tentu tidak berarti menyebut koalisi pemerintahan Prabowo sebagai Nasakom baru. Perbandingan itu terlalu jauh. Indonesia sekarang adalah demokrasi elektoral pasca-Reformasi dengan sistem multipartai, pemilu langsung, parlemen, Mahkamah Konstitusi (MK), media yang lebih terbuka dan masyarakat sipil yang memiliki ruang politik berbeda dari masa Demokrasi Terpimpin.

Koalisi pemerintah hari ini juga dibangun melalui kebutuhan politik pemerintahan dalam sistem multipartai, bukan melalui formula ideologis seperti Nasakom.

Yang dapat dibandingkan adalah persoalan di baliknya yaitu bagaimana keseimbangan kekuasaan dipertahankan ketika banyak kekuatan politik berada dalam satu pemerintahan?

Prabowo mengatakan koalisi besar dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan stabil. Dalam pernyataannya pada Agustus 2026, ia menyebut tujuh dari delapan partai di parlemen berada dalam pemerintahan.