Penilaian terhadap seorang presiden juga tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi, kebijakan publik, atau keputusan politik, tetapi menyentuh dimensi persona kepemimpinan.

Presiden bukan sekadar pemegang kekuasaan formal, melainkan simbol negara yang terus-menerus ditafsirkan oleh publik.

Di era media sosial, citra dapat terbentuk dalam hitungan detik, jauh lebih cepat daripada dampak sebuah kebijakan yang membutuhkan waktu untuk dirasakan. Karena itu, persona dan narasi menjadi bagian penting dari komunikasi kekuasaan.

Pada titik ini, perbandingan antara Soeharto dan Prabowo dapat dibaca sebagai bagian dari perdebatan masyarakat mengenai standar kepemimpinan.

Pertanyaan utamanya bukan apakah masa lalu harus dikembalikan, melainkan ketika publik kembali mencari figur presiden yang tegas, berwibawa, kuat, dan berkarisma, apa yang sebenarnya sedang mereka cari—seorang pemimpin, sebuah persona, atau simbol kekuasaan yang ideal?

 

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.