Demokrat Curiga Ada Kepentingan Kekuasaan di Balik Penyadapan Prabowo, Jokowi Disinggung

JAKARTA, RMTVNews.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak berdiri sendiri.

Ia mencurigai adanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan kekuasaan di balik tindakan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.

Benny meminta Mabes Polri tidak hanya mengungkap pelaku penyadapan, tetapi juga menelusuri motif, tujuan, serta pihak yang diduga berada di belakang perkara tersebut.

“Saya menengarai perbuatan Listyo Sigit ini melibatkan pihak ketiga dengan kepentingan tertentu, bukan kepentingan bisnis tapi kepentingan kekuasaan,” kata Benny K. Harman, dikutip Rabu (4/11/2026).

Menurut Benny, dugaan keterlibatan pihak lain membuat perkara tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar tindak pidana penyadapan.

Ia bahkan menyebut tindakan tersebut berpotensi menjadi perbuatan permulaan untuk tujuan kekuasaan.

“Ini bukan pidana penyadapan biasa namun ini bisa merupakan perbuatan permulaan untuk tujuan kekuasaan. Apa itu, mari kita pantau. #RakyatMonitor,” ujarnya.

Di tengah tuntutan pengungkapan pihak di balik kasus penyadapan, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution turut melontarkan pernyataan mengenai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Melalui pernyataannya, Syahrial menyebut memperoleh informasi bahwa Jokowi telah meminta waktu untuk bertemu Presiden Prabowo.

“Infonya, raja jawa sudah minta waktu menghadap Presiden Prabowo. Apakah akan diterima hari ini?” ungkap Syahrial.

Syahrial kemudian mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap Presiden Prabowo dari berbagai tuduhan dan opini yang dinilainya menyesatkan.

Ia juga mengutip pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai kedudukan presiden dalam sistem ketatanegaraan.

“Yang pasti, negara wajib melindungi Pak Prabowo dari segala fitnah dan opini sesat. SBY: Presiden itu lembaga, bukan milik perorangan. Bekerja sesuai konstitusi!” tandasnya.

Prabowo Ingatkan Pejabat Kabinet

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah sekaligus politikus Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo berulang kali mengingatkan jajaran kabinet untuk melakukan pembenahan internal.

Menurut Dahnil, pesan tersebut disampaikan Presiden dalam sejumlah rapat kabinet.

Prabowo disebut meminta para pejabat segera membenahi diri sebelum dilakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Bersih-bersih segera sebelum dibersihkan. Bahkan, sindiran-sindiran langsung seolah pujian beliau alamatkan ke pribadi-pribadi tertentu di Kabinet,” tutur Dahnil.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti praktik penyadapan yang dilakukan tanpa pengaturan dan pengawasan memadai.

Menurut Bivitri, penyadapan berkaitan langsung dengan hak asasi manusia sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan penegakan hukum, batas waktu, serta mekanisme audit oleh lembaga berwenang.

Ia juga menilai kepemilikan perangkat penyadapan oleh berbagai institusi tanpa pengawasan yang memadai membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Bivitri mengingatkan bahwa persoalan pengaturan penyadapan telah lama menjadi perhatian, termasuk setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan perlunya pengaturan melalui undang-undang.

Ia menilai perangkat penyadapan berpotensi digunakan sebagai instrumen politik apabila tidak disertai pembatasan dan pengawasan yang ketat.