Luhut Usulkan Ubah Definisi Korupsi, Prabowo Setujui Kajian DEN

“Setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya,” kata Luhut.

Pernyataan tersebut menempatkan pengelolaan investasi negara sebagai salah satu konteks penting dalam pembahasan perubahan pendekatan hukum korupsi.

Danantara mengelola investasi dan aset negara melalui kegiatan yang juga melibatkan keputusan bisnis serta risiko komersial.

Namun, persetujuan Presiden terhadap kajian DEN belum dengan sendirinya mengubah ketentuan pidana yang berlaku.

Perubahan norma hukum memerlukan proses pembentukan atau perubahan peraturan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

UNCAC Tidak Hanya Mengatur Penyuapan

UNCAC memang mengatur penyuapan pejabat publik dalam Pasal 15 dan 16. Namun, konvensi tersebut juga mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi lainnya, termasuk penggelapan atau penyalahgunaan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, dan pencucian hasil kejahatan.

Pasal 17 UNCAC, misalnya, mengatur penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan aset yang dipercayakan kepada pejabat publik untuk kepentingan dirinya atau pihak lain.

Pasal 19 membahas penyalahgunaan fungsi atau jabatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam teks resmi UNCAC yang diterbitkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Karena itu, usulan DEN mengenai unsur kerugian negara perlu dibaca dalam konteks keseluruhan ketentuan konvensi, bukan hanya ketentuan tentang penyuapan.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-undang tersebut mengatur sejumlah bentuk tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara serta penyuapan.

Kajian yang disetujui Prabowo itu belum disertai perubahan undang-undang yang berlaku.