PAN Tawarkan Fractional Threshold: Ada Jalan Lain Selain Menaikkan PT ke 5 Persen?

Data tersebut berasal antara lain dari perolehan suara PPP sebanyak 5.878.708 suara atau 3,87 persen, PSI 4.260.108 suara atau 2,81 persen, Perindo 1.955.131 suara atau 1,29 persen, serta tujuh partai lain yang berada di bawah ambang batas 4 persen.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 juga mencatat persoalan suara yang tidak terkonversi dalam sistem pemilu proporsional.

MK menyebut pada Pemilu 2019 terdapat 13.595.842 suara atau sekitar 9,7 persen suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Pada Pemilu 2004 jumlahnya mencapai 19.047.481 suara atau sekitar 18 persen.

MK menyatakan dalam sistem pemilu proporsional, jumlah suara yang diperoleh partai seharusnya memiliki hubungan dengan jumlah kursi yang diperoleh.

Karena itu, suara yang tidak terkonversi menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Dampak Suara yang Tidak Terkonversi

Dampak langsung dari parliamentary threshold adalah suara sah yang diberikan kepada partai di bawah ambang batas tidak digunakan dalam proses penentuan kursi DPR.

Pada Pemilu 2024, PPP memperoleh 5.878.708 suara atau 3,87 persen, tetapi tidak memperoleh kursi DPR karena berada di bawah PT 4 persen.

Dalam persidangan MK, kuasa hukum PPP menyebut kondisi tersebut menyebabkan jutaan suara yang diberikan kepada partai tersebut tidak menghasilkan kursi DPR.

Dengan demikian, istilah suara tidak terkonversi merujuk pada suara sah yang diberikan kepada partai politik, tetapi tidak menghasilkan kursi DPR karena partai tersebut tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan.

Dampaknya juga berkaitan dengan keterwakilan politik. Pemilih tetap memberikan suara yang sah, tetapi pilihan tersebut tidak menghasilkan kursi DPR melalui partai yang dipilih.

Dalam perkara di MK, persoalan tersebut dikaitkan dengan proporsionalitas antara suara pemilih dan kursi parlemen.