PT 5 Persen Jadi Kompromi Politik, Akademisi: Tak Otomatis Bikin Parlemen Efektif

JAKARTA — Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen untuk Pemilu 2029 tidak hanya menjadi perdebatan soal angka. Besaran tersebut juga disebut sebagai bentuk kompromi politik antarpartai, sementara akademisi mengingatkan bahwa penyederhanaan jumlah partai tidak otomatis membuat parlemen lebih efektif.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut ambang batas dalam kisaran 4 hingga 7 persen, termasuk usulan 5 persen, sebagai kompromi politik untuk mempertahankan posisi partai-partai besar di parlemen.

“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4 persen hingga 7 persen, termasuk 5 persen saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Fahri bahkan menantang partai politik yang mendukung ambang batas 5 persen untuk menaikkannya jauh lebih tinggi hingga 20 persen.

Di sisi lain, Partai Gelora menyatakan mendukung parliamentary threshold 0 persen dan menolak penerapan ambang batas 4, 5 maupun 7 persen.

Menurut Fahri, perdebatan threshold setidaknya mempertemukan dua pendekatan.

Pertama, pendekatan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar suara pemilih dikonversi semaksimal mungkin menjadi representasi politik.