Mahasiswa dan Warga Tembus Barikade Aparat, Demo di Bundaran HI pada Hari Sumpah Pemuda

JAKARTA, RMTVNews.com — Kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebagian massa berhasil melewati penjagaan aparat dan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Aksi ini menjadi demonstrasi pertama di Bundaran HI setelah sejumlah unjuk rasa sebelumnya di lokasi itu diadang aparat dalam beberapa bulan terakhir.

Di sekitar kolam Bundaran HI, massa membentangkan spanduk bertuliskan “All Eyes on Karhutla” dan “Prabowo-Gibran Gagal Total”.

Sebagian peserta lain masih tertahan di sekitar Gedung UOB karena diadang personel kepolisian dan TNI Angkatan Darat. Beberapa di antaranya sempat berlari menerobos barikade, tetapi dikejar aparat.

Situasi ini berdampak pada lalu lintas. Jalan Sudirman menuju Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin ditutup ketika sebagian kelompok mahasiswa berupaya bergabung dengan massa yang sudah berada di lokasi.

Seorang peserta aksi dari perguruan tinggi di Jawa Barat, mengatakan unjuk rasa adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi. Ia menegaskan, massa datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kerusuhan.

Peserta lainnya menyebut aksi digelar untuk mendesak pemerintah membenahi sejumlah persoalan, mulai dari biaya pendidikan yang kian mahal hingga naiknya harga kebutuhan pokok.

Ia juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang menurutnya perlu ditetapkan sebagai bencana nasional, serta meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan batalion.

Lima Tuntutan Komite Sadar

Demonstrasi di Bundaran HI diinisiasi Komite Sadar, yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, yakni BEM Universitas Indonesia (BEM UI), BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, dan BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut aksi 28 Oktober merupakan kelanjutan dari demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Komite Sadar mengusung tema “Tepati atau Pergi”. Massa juga menggunakan simbol tiga jari (three-finger salute) yang dikenal lewat novel dan film The Hunger Games.

Menurut BEM UI, simbol itu telah dipakai dalam berbagai gerakan prodemokrasi, termasuk penolakan terhadap kudeta militer di Thailand dan Myanmar serta perlawanan terhadap represi di Hong Kong, dan kini menjadi identitas bersama untuk memperkuat gerakan, baik di ruang publik maupun di dunia digital.

Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta menetapkan status bencana nasional untuk bencana di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas bencana ekologis harus diadili, dan tata kelola lahan perlu diintegrasikan melalui kebijakan satu peta (one map policy).

Kedua, pemerintah diminta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat.

Komite Sadar mendesak penghentian program yang dinilai kurang bermanfaat, termasuk MBG dan KDMP.

Mereka menyebut alokasi MBG dalam Rancangan APBN 2027 mencapai Rp240 triliun atau sekitar 29% dari anggaran pendidikan, dan menilai pelaksanaan KDMP berpotensi membatasi penggunaan dana desa untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Ketiga, pemerintah diminta menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki layanan dasar, dan menyediakan lapangan kerja berkualitas.

Komite Sadar menyoroti kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa: hanya 6,03% warga pedesaan yang menamatkan perguruan tinggi, sementara 35,40% pekerja di Indonesia berpendidikan SD atau lebih rendah dan bekerja tanpa perlindungan memadai.

Keempat, pemerintah diminta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berhenti menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan, dan memastikan proses legislasi melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Kelima, mereka mendesak pemulihan kebebasan berekspresi, penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan penghentian militerisasi ruang sipil.

Dalam tuntutannya, Komite Sadar menyinggung kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob saat demonstrasi, serta penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Menurut mereka, kedua peristiwa itu berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil dan HAM.

Belasan Ribu Personel Dikerahkan

Kepolisian menyatakan 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan untuk mengamankan kegiatan masyarakat di Jakarta pada Rabu (28/10/2026).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi mengatakan personel ditempatkan di sejumlah lokasi, termasuk Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut ada 77 kegiatan masyarakat di DKI Jakarta pada hari itu, terdiri atas 53 aksi penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat.

“Pemerintah akan terus terbuka terhadap masukan masyarakat dan interaksi ini merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama,” ujarnya.