Zulhas Sebut Prabowo-Gibran Capai Swasembada 8 Komoditas dalam 2 Tahun

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam dua tahun pemerintahan.

Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut peningkatan produksi pangan dalam negeri disertai kebijakan perlindungan harga hasil pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri,” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2026)

Menurut Zulhas, kemampuan produksi domestik juga membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog menjadi salah satu penopang ketersediaan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 melaporkan stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.

Produksi Pangan dan Nilai Tukar Petani

Selain produksi, pemerintah menyoroti perkembangan kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP nasional pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 120,30.

NTP merupakan indikator perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.

Kenaikan indeks ini menggambarkan perbaikan daya tukar hasil pertanian, tetapi tidak secara langsung menunjukkan besaran pendapatan setiap petani.

Pemerintah juga mempertahankan kebijakan harga pembelian hasil panen. Harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Sementara itu, harga pembelian jagung ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 18–20 persen.

Pada sektor sarana produksi, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.

Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Zulhas mengatakan peningkatan produksi perlu memberikan manfaat bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

Meski delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, kebutuhan pangan nasional belum seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang dipublikasikan Badan Pangan Nasional, kedelai, bawang putih, dan daging sapi atau kerbau masih mengalami defisit. Ketiga komoditas tersebut masih memerlukan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Data tersebut memperlihatkan bahwa capaian swasembada berlaku pada komoditas tertentu, bukan seluruh kebutuhan pangan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menghadapi kebutuhan bahan pangan untuk industri yang memiliki spesifikasi tersendiri.

Zulhas sebelumnya menjelaskan bahwa impor masih diperlukan untuk sejumlah kebutuhan industri, termasuk gula dan garam industri.

Di tingkat desa, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan layanan ekonomi masyarakat.

Zulhas menyebut 10.070 koperasi telah beroperasi, sementara 28.662 bangunan koperasi telah rampung.

Pemerintah menargetkan jumlah bangunan koperasi yang selesai meningkat menjadi sekitar 35.000 hingga 40.000 unit pada akhir 2026.

Di sektor perikanan, program Kampung Nelayan Merah Putih juga dikembangkan untuk memperkuat fasilitas usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 65 lokasi yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp18,77 miliar sejak awal Juni 2026.

Pemerintah menyatakan berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pangan.