Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Begitu pula tindakan yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan tidak dengan sendirinya memenuhi unsur makar.

Dalam kasus Listyo Sigit, pemerintah menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri hubungan antara penyadapan dan kemungkinan tujuan melumpuhkan Presiden.

Artinya, perkara tidak lagi hanya dipersoalkan dari sisi apakah intersepsi dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga mengenai maksud dan penggunaan informasi yang dikumpulkan.

Pertanyaan yang harus dijawab antara lain siapa yang memerintahkan pengumpulan informasi, apa tujuan operasi tersebut, siapa saja yang menjadi sasaran, kepada siapa hasil intersepsi disampaikan, dan bagaimana informasi itu digunakan.

Pasal 196 KUHP Nasional juga perlu diperhatikan karena mengatur permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Ketentuan ini membuat pembuktian mengenai kesepakatan, tujuan, dan tindakan persiapan menjadi penting apabila penyidik mengembangkan konstruksi perkara ke arah tersebut.

Keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian peristiwa tidak otomatis membuktikan adanya permufakatan jahat. Harus ada pembuktian mengenai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya.

Dalam perkembangan kasus, empat nama disebut sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Status tersangka tidak sama dengan kesimpulan bersalah.

Peran masing-masing pihak, hubungan tindakan mereka, serta tujuan operasi yang dipersoalkan tetap harus dibuktikan.

Pemerintah juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha ikut disebut dalam perkembangan perkara.