Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pasal 192 mengatur makar terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk maksud menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara di bawah kekuasaan asing atau memisahkannya dari NKRI.

Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Ketiga pasal tersebut memiliki objek dan unsur yang berbeda. Ancaman terhadap keselamatan Presiden tidak otomatis sama dengan upaya memisahkan wilayah negara.

Begitu pula tindakan yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan tidak dengan sendirinya memenuhi unsur makar.

Dalam kasus Listyo Sigit, pemerintah menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri hubungan antara penyadapan dan kemungkinan tujuan melumpuhkan Presiden.

Artinya, perkara tidak lagi hanya dipersoalkan dari sisi apakah intersepsi dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga mengenai maksud dan penggunaan informasi yang dikumpulkan.

Pertanyaan yang harus dijawab antara lain siapa yang memerintahkan pengumpulan informasi, apa tujuan operasi tersebut, siapa saja yang menjadi sasaran, kepada siapa hasil intersepsi disampaikan, dan bagaimana informasi itu digunakan.

Pasal 196 KUHP Nasional juga perlu diperhatikan karena mengatur permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Ketentuan ini membuat pembuktian mengenai kesepakatan, tujuan, dan tindakan persiapan menjadi penting apabila penyidik mengembangkan konstruksi perkara ke arah tersebut.

Keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian peristiwa tidak otomatis membuktikan adanya permufakatan jahat. Harus ada pembuktian mengenai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya.