Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Akan tetapi, penggunaan pasal makar juga harus mempertimbangkan batas kewenangan negara dan hak masyarakat dalam kehidupan demokratis.

Penelitian Abdurisfa diterbitkan sebelum KUHP Nasional berlaku. Karena itu, pembahasan pasal-pasal dalam penelitian tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai rujukan nomor pasal hukum positif saat ini.

Relevansinya terletak pada kerangka politik hukum yang menekankan keseimbangan antara perlindungan negara, pembatasan kekuasaan, dan demokrasi.

Persoalan serupa muncul dalam perdebatan mengenai wacana pergantian kepemimpinan. Pada 2024, pengamat intelijen Connie Rahakundini Bakrie pernah menyampaikan klaim mengenai skenario Prabowo menjabat selama dua tahun sebelum digantikan Gibran Rakabuming Raka.

Rosan Roeslani membantah pernah menyampaikan skenario sebagaimana dikemukakan Connie.

Dalam perkembangan politik November 2026, Mahfud MD menghubungkan sejumlah pernyataan dan peristiwa dengan dugaan skenario perubahan kekuasaan.

Namun, klaim, bantahan, dan tafsir politik tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya rencana makar yang terorganisasi.

Pembicaraan mengenai pergantian kepemimpinan dapat menjadi bagian dari dinamika politik. Penilaian pidananya membutuhkan pembuktian mengenai tujuan dan tindakan yang memenuhi ketentuan hukum.

Tidak setiap wacana perubahan kepemimpinan merupakan upaya menggulingkan pemerintah.

Perdebatan mengenai Kabinet Bayangan memperlihatkan persoalan serupa. Kelompok masyarakat sipil tersebut menjadi sorotan setelah Prof Gema Goeyardi, sosok yang dekat dengan pemerintah mengaitkannya dengan dugaan makar terhadap pemerintahan Prabowo.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menolak tuduhan tersebut dan menantang Prof Gema untuk memperlihatkan bukti melalui debat terbuka.

Feri menjelaskan bahwa Kabinet Bayangan dimaksudkan sebagai sarana pemantauan kebijakan pemerintah dan penguatan pengawasan publik, bukan untuk menggulingkan pemerintahan.