Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Gagasan dasarnya, kewenangan negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konstitusi dan jaminan hak warga negara.

Dalam negara hukum, pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan mempertahankan keberlangsungan negara.

Namun, kewenangan itu bukan kekuasaan tanpa batas. Konstitusi menjadi dasar sekaligus pembatas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif tersebut relevan untuk membaca perkembangan kasus penyadapan Listyo Sigit. Negara memiliki kepentingan untuk melindungi Presiden dari ancaman yang nyata.

Akan tetapi, penggunaan pasal makar juga harus mempertimbangkan batas kewenangan negara dan hak masyarakat dalam kehidupan demokratis.

Penelitian Abdurisfa diterbitkan sebelum KUHP Nasional berlaku. Karena itu, pembahasan pasal-pasal dalam penelitian tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai rujukan nomor pasal hukum positif saat ini.

Relevansinya terletak pada kerangka politik hukum yang menekankan keseimbangan antara perlindungan negara, pembatasan kekuasaan, dan demokrasi.

Persoalan serupa muncul dalam perdebatan mengenai wacana pergantian kepemimpinan. Pada 2024, pengamat intelijen Connie Rahakundini Bakrie pernah menyampaikan klaim mengenai skenario Prabowo menjabat selama dua tahun sebelum digantikan Gibran Rakabuming Raka.

Rosan Roeslani membantah pernah menyampaikan skenario sebagaimana dikemukakan Connie.

Dalam perkembangan politik November 2026, Mahfud MD menghubungkan sejumlah pernyataan dan peristiwa dengan dugaan skenario perubahan kekuasaan.

Namun, klaim, bantahan, dan tafsir politik tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya rencana makar yang terorganisasi.

Pembicaraan mengenai pergantian kepemimpinan dapat menjadi bagian dari dinamika politik. Penilaian pidananya membutuhkan pembuktian mengenai tujuan dan tindakan yang memenuhi ketentuan hukum.