Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Feri juga mengingatkan bahwa tuduhan makar tanpa bukti dapat menjadi instrumen politik untuk membenarkan tindakan kekuasaan. Ia membandingkan pola tersebut dengan praktik politik pada masa Orde Baru.

Perdebatan itu memperlihatkan pentingnya menjaga batas antara pengawasan pemerintah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar. Dalam demokrasi, pengawasan tidak hanya menjadi hak partai politik di parlemen.

Masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi publik juga memiliki ruang untuk mengkritik kebijakan serta menawarkan alternatif.

Kelompok yang menyusun evaluasi kebijakan pemerintah tidak otomatis menjadi ancaman terhadap negara. Kritik, perbedaan pandangan, dan aktivitas pengawasan publik tidak dapat disamakan dengan tindakan makar tanpa pembuktian unsur pidananya.

Ketika istilah makar digunakan terlalu luas, batas antara ancaman terhadap negara dan ancaman terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dapat menjadi kabur.

Kritik terhadap kebijakan berisiko dibaca sebagai serangan terhadap Presiden, sementara persaingan di antara elite dapat dibungkus dengan bahasa perlindungan negara.

Dilema Hukum dan Risiko Delegitimasi Presiden

Di tengah perdebatan tersebut, pandangan Reza Indragiri Amriel memberikan perspektif lain mengenai konsekuensi pilihan jalur hukum dalam kasus penyadapan.

Psikolog forensik itu mempertanyakan efektivitas penggunaan pasal penyadapan ilegal untuk menuntaskan persoalan secara substantif.

Menurut pembacaannya, konstruksi perkara dengan pasal tersebut berpotensi membuat persidangan lebih banyak berfokus pada legalitas dan prosedur intersepsi, sementara tujuan di balik pengumpulan informasi belum tentu terungkap secara menyeluruh.

Dengan kata lain, proses hukum dapat berhenti pada pembuktian apakah penyadapan dilakukan sesuai prosedur atau melanggar ketentuan hukum.