Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Tidak setiap wacana perubahan kepemimpinan merupakan upaya menggulingkan pemerintah.

Perdebatan mengenai Kabinet Bayangan memperlihatkan persoalan serupa. Kelompok masyarakat sipil tersebut menjadi sorotan setelah Prof Gema Goeyardi, sosok yang dekat dengan pemerintah mengaitkannya dengan dugaan makar terhadap pemerintahan Prabowo.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menolak tuduhan tersebut dan menantang Prof Gema untuk memperlihatkan bukti melalui debat terbuka.

Feri menjelaskan bahwa Kabinet Bayangan dimaksudkan sebagai sarana pemantauan kebijakan pemerintah dan penguatan pengawasan publik, bukan untuk menggulingkan pemerintahan.

Feri juga mengingatkan bahwa tuduhan makar tanpa bukti dapat menjadi instrumen politik untuk membenarkan tindakan kekuasaan. Ia membandingkan pola tersebut dengan praktik politik pada masa Orde Baru.

Perdebatan itu memperlihatkan pentingnya menjaga batas antara pengawasan pemerintah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar. Dalam demokrasi, pengawasan tidak hanya menjadi hak partai politik di parlemen.

Masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi publik juga memiliki ruang untuk mengkritik kebijakan serta menawarkan alternatif.

Kelompok yang menyusun evaluasi kebijakan pemerintah tidak otomatis menjadi ancaman terhadap negara. Kritik, perbedaan pandangan, dan aktivitas pengawasan publik tidak dapat disamakan dengan tindakan makar tanpa pembuktian unsur pidananya.

Ketika istilah makar digunakan terlalu luas, batas antara ancaman terhadap negara dan ancaman terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dapat menjadi kabur.

Kritik terhadap kebijakan berisiko dibaca sebagai serangan terhadap Presiden, sementara persaingan di antara elite dapat dibungkus dengan bahasa perlindungan negara.

Dilema Hukum dan Risiko Delegitimasi Presiden

Di tengah perdebatan tersebut, pandangan Reza Indragiri Amriel memberikan perspektif lain mengenai konsekuensi pilihan jalur hukum dalam kasus penyadapan.