Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Psikolog forensik itu mempertanyakan efektivitas penggunaan pasal penyadapan ilegal untuk menuntaskan persoalan secara substantif.

Menurut pembacaannya, konstruksi perkara dengan pasal tersebut berpotensi membuat persidangan lebih banyak berfokus pada legalitas dan prosedur intersepsi, sementara tujuan di balik pengumpulan informasi belum tentu terungkap secara menyeluruh.

Dengan kata lain, proses hukum dapat berhenti pada pembuktian apakah penyadapan dilakukan sesuai prosedur atau melanggar ketentuan hukum.

Padahal, pertanyaan yang lebih luas menyangkut siapa yang memerintahkan pengumpulan informasi, apa tujuan operasinya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan bagaimana hasil intersepsi itu digunakan.

Reza melihat dilema yang berbeda apabila perkara justru diarahkan ke konstruksi makar.

Dalam kemungkinan tersebut, Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak lain yang terseret dapat menggunakan argumentasi bahwa tindakan pengumpulan informasi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum luar biasa yang dilakukan berdasarkan diskresi.

Apabila pembelaan semacam itu diajukan, isi rekaman penyadapan dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Materi komunikasi yang selama ini berada di balik operasi intersepsi berpotensi diperiksa untuk menguji alasan, tujuan, dan dasar tindakan para pihak.

Di sinilah Reza melihat risiko politik yang jauh lebih besar. Ia memperkirakan bahwa apabila rekaman dibuka secara utuh dalam persidangan, informasi di dalamnya berpotensi membawa konsekuensi terhadap legitimasi Presiden Prabowo Subianto.

Risiko itu bukan berarti Prabowo pasti kehilangan legitimasi atau seluruh rekaman otomatis akan dibuka. Reza mengingatkan adanya kemungkinan bahwa proses pembuktian perkara makar justru membuka materi sensitif yang dapat menimbulkan persoalan baru bagi Presiden dan pemerintahan.