Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Dilema tersebut mempertemukan dua pilihan dengan konsekuensi berbeda. Jika perkara dibatasi pada pelanggaran prosedur penyadapan, tujuan dan substansi operasi pengumpulan informasi berpotensi tidak terungkap.

Sebaliknya, jika perkara dikembangkan ke konstruksi makar dan pembelaan para tersangka membawa isi rekaman ke ruang pembuktian, informasi yang selama ini tersembunyi dapat memunculkan konsekuensi politik yang lebih luas.

Reza juga memperkirakan bahwa pembukaan rekaman dapat memunculkan persoalan hukum dan etik baru apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pihak lain.

Dengan demikian, konsekuensi perkara tidak selalu berhenti pada Listyo Sigit Prabowo dan para perwira yang saat ini berstatus tersangka.

Sebagai alternatif, Reza mengemukakan pendekatan intelijen dan kontraintelijen untuk menelusuri persoalan secara lebih menyeluruh. Namun, pendekatan tersebut juga memiliki biaya sosial dan tidak dapat menggantikan kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan aparat.

Pandangan Reza memperlihatkan besarnya taruhan politik dalam perkara ini. Proses hukum yang dimaksudkan untuk melindungi Presiden dan pemerintahan dapat membuka informasi yang berpotensi merugikan legitimasi Presiden sendiri.

Kepentingan mempertahankan citra kekuasaan dapat berhadapan dengan tuntutan keterbukaan dan kepastian hukum.

Legitimasi politik tidak hanya bersumber dari kemampuan pemerintah mengendalikan situasi. Ia juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan terhadap pengawasan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan.

Michel Foucault, melalui Discipline and Punish, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pengawasan dapat bekerja sebagai instrumen kontrol.

Kekuasaan tidak selalu hadir melalui larangan atau tindakan represif yang terlihat. Ia juga dapat bekerja melalui pengumpulan informasi dan pengamatan yang membuat individu menyadari bahwa dirinya mungkin sedang diawasi.