Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Media dapat menghadapi risiko terhadap kerahasiaan sumber. Organisasi masyarakat sipil dapat kehilangan ruang komunikasi yang aman. Aktivitas politik dan advokasi juga dapat terpengaruh oleh kekhawatiran bahwa komunikasi mereka dipantau.

Kerangka Foucault membantu menjelaskan bagaimana informasi dapat menjadi instrumen kontrol, tetapi tidak membuktikan adanya operasi politik atau konspirasi tertentu.

Pembuktian mengenai siapa yang melakukan penyadapan, atas perintah siapa, dan untuk tujuan apa tetap harus dilakukan melalui proses hukum.

Kasus penyadapan Listyo Sigit mempertemukan dua kepentingan yang tidak boleh dicampuradukkan. Negara wajib melindungi Presiden dari ancaman yang nyata dan memenuhi unsur hukum.

Pada saat yang sama, negara juga wajib menjaga kebebasan sipil, hak pengawasan publik, dan batas penggunaan kewenangan aparat.

Presiden berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman terhadap keselamatan dan jabatannya. Pemerintah berhak menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan.

Namun, kritik terhadap kebijakan, pengawasan masyarakat sipil, dan persaingan politik yang sah tidak dapat otomatis diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Tuduhan makar harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum, bukan berdasarkan kedekatan atau jarak seseorang dengan pusat kekuasaan.

Dugaan penyadapan juga harus diungkap secara transparan agar penggunaan kewenangan negara dapat dipertanggungjawabkan.

Negara memang harus dilindungi dari makar. Jabatan Presiden harus dilindungi dari ancaman yang memenuhi unsur hukum.

Namun, perlindungan terhadap keduanya tidak boleh berubah menjadi perlindungan tanpa batas terhadap konfigurasi kekuasaan di sekitar Presiden.

Negara bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa. Kekuasaan Presiden, sebesar apa pun mandat politiknya, tetap berada di bawah konstitusi dan hukum.