Bagaimana Proses Perkara Pidana dari Polisi hingga Pengadilan Menurut KUHAP 2025?

JAKARTA — Ketika seseorang dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana, perkara tidak langsung berakhir di pengadilan. Ada rangkaian tahapan hukum yang harus dilalui, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Sejak 2 Januari 2026, tahapan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981.

Secara sederhana, proses perkara pidana dapat digambarkan sebagai:

Laporan atau pengaduan → Penyelidikan → Penyidikan → Tersangka → Penuntutan → Terdakwa → Persidangan → Putusan → Upaya hukum → Pelaksanaan putusan

Namun, tidak semua perkara harus melewati setiap tahap tersebut sampai putusan pemidanaan. Perkara dapat dihentikan pada tahap tertentu apabila memenuhi alasan yang ditentukan oleh hukum.

Perkara Dimulai dari Laporan atau Pengaduan

Proses pidana dapat bermula dari adanya laporan, pengaduan, informasi, atau temuan mengenai dugaan tindak pidana.

Pada tahap awal, aparat penegak hukum belum otomatis menetapkan seseorang sebagai tersangka. Informasi mengenai dugaan tindak pidana terlebih dahulu dapat ditindaklanjuti melalui penyelidikan.

KUHAP 2025 mengatur penyelidikan dan penyidikan dalam Bab II, sedangkan penuntutan diatur dalam Bab III.

Penyelidikan: Memastikan Ada atau Tidaknya Peristiwa Pidana

Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mengetahui apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana.

Pada tahap ini, aparat melakukan serangkaian tindakan untuk memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa.

Tujuannya berbeda dengan penyidikan. Penyelidikan berfokus pada menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, sedangkan penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk membuat tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya.