Kasus Suap ATR/BPN, Pemerintah Serahkan Nasib Nusron Wahid ke KPK

JAKARTA — Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan perlu atau tidaknya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati kewenangan KPK sebagai lembaga independen dalam menangani perkara korupsi, termasuk apabila penyidik membutuhkan keterangan Nusron.

Menurut Yusril, kedudukan Nusron sebagai menteri tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum.

“Bahkan jangankan KPK, lembaga penegak hukum di internal pemerintah sendiri seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun, kami sudah punya sikap yang sama seperti itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Yusril menjelaskan KPK memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data dan alat bukti dalam mengusut perkara korupsi.

Apabila hasil pengumpulan data menunjukkan adanya kebutuhan untuk memeriksa Nusron, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyelidik dan penyidik KPK.

“Ini kami serahkan sepenuhnya kepada independensi dari para penyelidik dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

OTT berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.