Dalam perkara konkret, modus yang digunakan dapat berbeda-beda. Karena itu, istilah “korupsi pengadaan” tidak menunjuk pada satu bentuk perbuatan pidana saja.
Penyalahgunaan Anggaran
Untuk kalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara, KPK dalam artikel tersebut mengutip catatan ICW mengenai sejumlah modus korupsi yang ditemukan pada 2021.
Penyalahgunaan anggaran tercatat sebagai modus terbanyak dalam catatan tersebut, dengan 133 kasus pada 2021.
Penyalahgunaan anggaran dapat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Namun, penyebutan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap fakta, unsur pidana, kewenangan, serta alat bukti dalam perkara yang bersangkutan.
Proyek Fiktif
Modus berikutnya yang dicatat ICW adalah proyek fiktif, dengan 109 kasus pada 2021.
Proyek fiktif pada dasarnya merujuk pada proyek atau kegiatan yang secara administratif dapat terlihat seolah-olah dilaksanakan, tetapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan dokumen atau laporan yang dibuat.
Dalam konteks pengelolaan anggaran, modus semacam ini dapat menyebabkan pembayaran atau pencairan dana atas kegiatan yang sebenarnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Penggelapan
ICW juga mencatat 79 kasus penggelapan pada 2021.
Penggelapan berbeda dari sekadar kesalahan administrasi. Dalam perkara pidana, harus dilihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.
Karena itu, istilah “penggelapan” dalam data modus korupsi perlu dibedakan dari penilaian hukum terhadap masing-masing perkara.
Mark Up Anggaran
Modus lain yang tercatat adalah mark up anggaran, dengan 54 kasus pada 2021.
Mark up pada dasarnya berkaitan dengan penggelembungan nilai atau harga dalam suatu transaksi atau anggaran.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan