Ombudsman juga akan memeriksa keberadaan warga binaan yang berada di luar blok hunian.

“Yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tetapi ternyata tidak berada di blok,” ujarnya.

Ombudsman menyatakan hasil investigasi akan disampaikan kepada Kementerian Imipas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dugaan Komersialisasi

Selain menemukan fasilitas dengan standar seperti hunian pribadi, Ombudsman memperoleh informasi mengenai dugaan komersialisasi fasilitas tersebut.

Anggota Ombudsman Syafrida mengatakan informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu penghuni. Menurut dia, terdapat keterangan mengenai pembayaran untuk menempati fasilitas tersebut.

Besaran pembayaran dan mekanisme penempatan masih dalam proses pendalaman Ombudsman.

Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan terhadap keluarga warga binaan yang melakukan kunjungan. Pihak yang melakukan pungutan masih dalam pemeriksaan.

Komisi XIII Akan Panggil Pejabat Imipas

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Imipas Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, hingga kepala lapas terkait untuk meminta penjelasan.

“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata Willy di kompleks Parlemen, Senayan pada hari ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Kementerian Imipas memastikan status bangunan, sumber pembiayaan, pihak yang menggunakan, dasar penempatan, serta pejabat yang memberikan persetujuan.

Andreas juga meminta penggunaan fasilitas yang dipersoalkan dihentikan sementara sampai pemeriksaan selesai. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan terhadap pihak yang terlibat akan dilakukan sesuai hasil pemeriksaan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat juga melakukan pemeriksaan terhadap temuan Ombudsman.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.