SPPG di Daerah 3T Baru 10,78 Persen, Pemerintah Percepat Implementasi MBG

Selain infrastruktur, wilayah 3T menghadapi persoalan rantai pasok, keterbatasan listrik dan air bersih, serta ketersediaan tenaga gizi terlatih.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan implementasi MBG di wilayah 3T memang memerlukan pendekatan yang berbeda dengan wilayah non-3T.

“Perlakuan implementasi program MBG di daerah 3T akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan di daerah non-3T,” ujar Yusharto.

2.700 SPPG Diprioritaskan

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun dan diprioritaskan untuk diaktivasi secara bertahap mulai September 2026.

Pemerintah juga sebelumnya menetapkan penataan SPPG di wilayah 3T sebagai bagian dari pembenahan tata kelola MBG. Kemenko Pangan mencatat penataan tersebut dilakukan secara bertahap, sementara wilayah terpencil juga menjadi perhatian untuk mendukung penurunan stunting.

Di sisi lain, BGN hingga 16 September 2026 mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun, atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Data penerima manfaat per 31 Agustus 2026 mencapai 56,99 juta orang dari target 74,56 juta penerima manfaat.

Dalam proses pembenahan tersebut, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat dan mengarahkan perluasan layanan secara bertahap, termasuk ke wilayah 3T.