SPPG di Daerah 3T Baru 10,78 Persen, Pemerintah Percepat Implementasi MBG

JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan data awal yang dihimpun dan diolah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tingkat kecukupan SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan.

Data tersebut menjadi salah satu pembahasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dalam forum percepatan implementasi MBG di wilayah 3T pada Rabu (23/9/2026).

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan karakteristik wilayah 3T membuat implementasi MBG membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan daerah lain.

Menurut Bakri, dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, baru sekitar 50 persen yang mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kondisi infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan air bersih, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan operasional SPPG dan cakupan layanan MBG.

“Jangan sampai berbeda antara SPPG di Jawa dan Sumatera dengan Papua. Karena kondisi geografis, tantangan geografis, budaya masyarakat, dan minat investor membuat SPPG di sana masih belum ideal,” kata Bakri.