Dari Nasakom ke Koalisi Besar, Apa yang Bisa Dipelajari dari Akhir Kekuasaan Soekarno?

Lin Hongxuan dalam Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic juga menunjukkan bahwa hubungan Islam dan Marxisme dalam sejarah Indonesia tidak sesederhana pertentangan dua kubu. Ada perjumpaan gagasan, kerja sama politik, sekaligus konflik yang berubah mengikuti perkembangan zaman.

Karena itu, Nasakom sejak awal memiliki persoalan yang melekat di dalamnya. Nasionalis, kelompok Islam dan komunis dapat ditempatkan dalam satu konstruksi politik, tetapi masing-masing tetap membawa basis sosial, organisasi, kepentingan dan agenda politiknya sendiri.

Menyatukan mereka bukan berarti membuat mereka menjadi satu.

Demokrasi Terpimpin dan politik keseimbangan

Perubahan menuju Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipisahkan dari kebuntuan politik pada era demokrasi parlementer.

Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menggambarkan kompleksitas politik Indonesia pada 1950-an. Yaitu persaingan partai, pertarungan ideologi, persoalan hubungan pusat-daerah, serta meningkatnya peran militer. Sistem parlementer menghadapi persoalan stabilitas yang semakin berat sebelum akhirnya digantikan oleh Demokrasi Terpimpin.

Dalam sistem baru tersebut, posisi Soekarno semakin sentral. Nasakom menjadi salah satu bahasa politik untuk mengelola kekuatan-kekuatan besar yang ada di sekelilingnya.